Ancaman pidana bagi Debt Collector

Akhir- akhir ini dunia perbankan atau pihak kreditor sedang mengalami masalah dengan banyaknya nasabah yang mengalami kemacetan dalam proses kreditnya. Sehingga banyak pihak bank atau pihak kreditor yang menggunakan jasa Debt Collector.

Apa yang dimaksud dengan Debt Collector?

Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh suatu bank atau pihak kreditor untuk menagih kredit yang telah macet.

Penggunaan jasa Debt Collector ini sudah menjadi hal yang biasa didunia perbankan, bahkan perusahaan pembiayaan atau biasanya disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang kepada nasabahnya.

Namun apakah dalam menjalankan profesinya Debt Collector sudah sesuai peraturan yang berlaku atau bisa dikatakan sudah aman dari ancaman hukum, jawabannya adalah belum tentu. Mengapa demikian karena dalam praktiknya masih banyak di temukan tindakan Debt Collector yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bahkan mengarah ke  suatu tindak pidana.

Dilihat dari KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) megenai Tindakan  yang dilakukan oleh Debt Collector dalam melakukan tugasnya bisa mengarah ke ancaman tindak pidana yang ancamannya bisa bermacam-macam antara lain  adalah :

  1. Penganiayaan pasal 351 ayat 1,2,3 KUHP, sanksi pidananya mulai yang ringan adalah penjara maksimum dua tahun delapan bulan (ayat 1). Pidana penjara 5 tahun (ayat 2). Pidana penjara maksimum 7 tahun ( ayat 3).
  2. Penganiayaan berat dan penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHP,  Sanksi pidannya adalah pidana maksimum 8 tahun (ayat 1). Dan pidana penjara maksimal 10 tahun (ayat 2).
  3. Memperlakukan orang tidak menyenangkan pasal 335 ayat 1 dan 2 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana maksimum 1 tahun.
  4. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 1,2,3, dan 4 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum 9 tahun (ayat 1). Pidana penjara maksimum 12 tahun (ayat 2). Pidana penjara 15 tahun(ayat 3). Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimum 20 tahun (ayat 4).
  5. Pemerasan pasal 368 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum 9 tahun.
  6. Pengancaman pasal 369 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana  penjara maksimum 4 tahun.
  7. Pengancam  an dimuka umum dilakukan bersama pasal 336 ayat 1 dan 2 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan (ayat 1). pidana penjara maksimum 5 tahun (ayat 2).
  8. Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barangpasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, sanksi pidannya adalah pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan (ayat 1). Pidana  penjara maksimum 7 tahun (ayat 2 ke 1). Pidana penjara maksimum 9 tahun (ayat 2 ke 2). Pidana penjara maksimum 12 tahun ( ayat 2 ke 3).
  9. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian pasal 358 KUHP, sanksi pidannya adalah pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan ( jika aibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat), pidana penjara maksimum 4 tahun ( jika akibatnya ada yang mati).

Mengenai  masalah kredit yang macet itu merupakan suatu peristiwa perdata antara kreditur dan debitur, yang bisa dikatakan termasuk perkara wanprestasi, karena pihak Debitur tidak menepati ketentuan yang telah diperjanjian, antara kreditur dan debitur, sehingga terjadilah kemacetan kredit tersebut. Dan solusinya adalah pihak kreditor menggugat pihak debitor ke pengadilan yang bersangkutan.

Penarikan – penyitaan sepihak secara paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector mewakili (perusahaan) , secara melawan hukum dapat dipidana, karena pihak Debt Collector tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan – penyitaan sepihak , apalagi dalam penarikan – penyitaan tersebut pihak debt collector melakukan tindakan – tindakan yang melanggar hukum yang mengarah ke suatu tindak pidana sebagaimana disebut di atas. Di samping hal itu berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia, benda yang menjadi objek fidusia haruslah didaftarkan ke kanwil kehakiman dengan jangka waktu 6 bulan, guna mendapatkan sertifikat fidusia yang dalam sertifkat fidusia tersebut diberi wewenang untuk melakukan parate eksekusi ( vide : pasal 15 ayat 3 UU No.42 tahun 1999 ). Apabila debitur cidera janji, Pemegang sertifikat Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) namun untuk penarikan – penyitaan  tetap harus melalui izin dari pengadilan setempat.

Pihak Debt Collector tidak akan terancam pidana apabila dalam menarik suatu kendaraan yang telah terbukti macet dalam proses kreditnya, penarikannya dilakukan sesuai peraturan yang berlaku tidak main hakin sendiri (eigenrichting). Atau dengan cara lain misalnya pihak perusahaan/debt colecctor datang secara baik-baik ke pihak nasabah dan melakukan upaya negosiasi dan persuasif yang lebih ke arah pemecahan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru, dan akhirnya pihak nasabah dengan sukarela memberikan objek fidusia tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis  :

Zainur Rohman, SH.

Lawyer At Kantor Hukum MSA Lubis & Partners.

Related posts

Leave a Comment