Ancaman pidana terhadap suami yang poligami tidak izin istri

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pada kenyataannya banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pada saat pertama, banyaknya masalah yang membuat perkawinan tersebut tidak harmonis atau tidak semestinya sesuai dengan tujuan perkawian untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah  adanya pihak ketiga yang mencoba merusak hubungan keluarganya, adanya faktor dari internal suami-istri. Sehingga yang banyak terjadi adalah selingkuh sampai dengan poligami.

Menurut KBBI yang dimaksud poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, secara umum poligami berarti bahwa seorang suami mempunyai istri lebih dari satu.

Pada dasarnya UU No 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami yaitu bahwa seorang suami/istri hanya boleh mempunyai satu pasangan saja, namun ada pengecualian terhadap suami yaitu diberi kesempatan untuk beristri lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan yang dibenarkan oleh undang – undang.

Suami dalam hal ingin berisitri lebih dari satu maka harus memenuhi syarat – syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang, syarat untuk beristri lebih dari satu/poligami adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu apabila :

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal tersebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf a,b dan c menyatakan bahwa syarat yang paling krusial adalah dengan adanya persetujuan dari isteri pertamanya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal 5 ayat 2 Untuk izin dari isteri tidak diperlukan lagi manakala istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau karena tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, dan karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Apabila suami dalam melakukan poligami tanpa disertai izin dari istri pertamanya maka secara hukum positif dalam hal ini hukum pidana maka suami dapat dikenakan hukuman pidana walaupun suami sudah melakukan nikah siri/nikah secara agama. Karena dalam pasal 284 ayat 1 huruf a kuhp menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:  l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”

tindak pidana sebagaimana tertuang di dalam pasal 284 ayat 1 huruf a kuhp  ini termasuk ke dalam delik aduan, yang berarti bahwa apabila korban/orang yang dirugikan tidak melakukan pengaduan maka terhadap tidak pidana ini tidak dapat dituntut. Namun Apabila ditengah perjalanan para pihak mempunyai keinginan untuk berdamai maka terhadap pengaduan tindak pidana ini dapat dicabut, konskuensi dari pengaduan dicabut adalah tidak ada proses hukum lagi/ tuntutan terhadap perkara ini berhenti.

 

zainur rohman

Penulis :
ZAINUR ROHMAN, SH.
Konsultan Hukum Di  MSA LUBIS & PARTNERS

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Comment