Wanprestasi Arisan Online dan Solusi Hukumnya

Konsekuensi ketika kita hidup dalam era revolusi industri salah satunya adalah menerima segala informasi dengan cepat lepas mengenai ke-valid-an informasi tersebut, pun informasi mengenai arisan online yang saat ini cukup meresahkan masyarakat. Terkadang dalam praktik arisan online terdapat pihak-pihak yang wanprestasi (cidera janji), hal ini tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Arisan menurut KBBI diartikan sebagai “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”, sebab perkembangan zaman arisan bergeser dilakukan secara online. Akan tetapi dalam praktik arisan online, terlebih dulu harus tunduk dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, secara langsung arisan termasuk dalam perjanjian sah ketika para pihak telah menyatakan kesepakatan serta objek arisan meskipun tanpa adanya surat perjanjian. Sering-pula arisan online dianggap sebagai perjanjian pinjam-meminjam sesuai dalam Pasal 1754 KUHPerdata bahwa “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Arisan tersebut tetap sah dalam pembuktiannya menurut UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam BAB III bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pada permasalahan praktik arisan online dimana terdapat pihak yang wanprestasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan teguran (somasi) dengan maksimal tiga kali somasi. Apabila tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka berhak mangajukan gugatan untuk menerima penggantian biaya, kerugian dan bunga secara hukum, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun akan menjadi sulit apabila ternyata merupakan arisan fiktif yang mana bandar arisan tidak menggunakan identitas asli, sedangkan pemeriksaan hukum acara perdata bersifat pasif. Kewajiban untuk membuktikan gugatan termasuk identitas pihak tergugat dilakukan oleh pihak penggugat, sebab hal ini berkaitan dengan diterimanya gugatan oleh pengadilan.

 

RETNO WULANDARI, SH.
Advokat Magang.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Comment